Serba Serbi Perhitungan THR yang Wajib Anda Pahami!

Pemberian THR oleh perusahaan kepada karyawan atau pengusaha kepada pekerjanya harusnya sesuai aturan yang diberikan pemerintah. Pemberian THR ini harus disesuaikan dengan perhitungan THR yang telah diatur pada Pasal 2 dan 3 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Perhitungan THR ini harus menjadi pedoman utama, karena jika perusahaan atau pengusaha tidak memberikan THR sesuai dengan aturan ini, perusahaan atau pengusaha terkait bisa dikenai sanksi oleh Dinas Tenaga Kerja.

Berapa besaran THR yang harusnya dibayarkan perusahaan pada karyawannya?

Pasal 3 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan menentukan kategori karyawan sebagai berikut:

  1. Pekerja/ karyawan/ buruh yang telah bekerja dalam jangka waktu 12 bulan secara terus menerus atau seterusnya, akan mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji/ upah.
  2. Pekerja/ karyawan/ buruh yang telah bekerja dalam jangka waktu 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, akan mendapatkan THR secara proporsional, yakni dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan gaji/ upah.
  3. Adapun apabila ada perjanjian kerja bersama mengenai nominal THR yang berbeda dari peraturan pemerintah (biasanya dengan nominal yang lebih besar dari peraturan pemerintah), THR yang dibayarkan harus sesuai dengan perjanjian kerja di awal tersebut.

Waktu Pembayaran THR

THR wajib dibayarkan kepada karyawan atau pekerja maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permenaker Nomor PER04/MEN/1994. Jika perusahaan telat membayarkan THR kepada karyawannya, perusahaan bisa dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang wajib dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban membayarkan THR tersebut.

Adapun jika karyawan tidak diberikan THR atau tidak mendapatkan THR sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, karyawan berhak mengadukan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah setempat.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayarkan THR

Jika perusahaan atau pengusaha lalai, menolak, atau telat membayarkan THR bagi karyawan atau pekerjanya, akan dikenakan hukum pidana, baik kurungan, denda, ataupun sanksi administratif lainnya. Hal ini diatur Pasar 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Adapun sanksi administratif yang bisa diberlakukan adalah teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha bagi pengusaha, penghentian sementara sebagian atau bahkan seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Untuk itu pemenuhan hak karyawan berupa Tunjangan Hari Raya, wajib dilakukan oleh seluruh perusahaan dan pengusaha.

Pajak PPh 21 THR

Tidak semua THR akan dikenakan wajib pajak. Pajak pada THR ini hanya akan berlaku pada karyawan khusus, dalam hal ini karyawan yang mendapatkan THR di atas PTKP atau Pendapatan Tidak Kena Pajak. Berapa besaran PTKP? Sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Jadi jika THR Anda sudah di atas angka tersebut, Anda akan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berhenti Kerja Sebelum Hari Raya, Dapat THR?

Jika Anda berhenti bekerja 30 hari sebelum hari raya sedangkan masa bekerja Anda sudah lebih dari 12 bulan, Anda masih berhak mendapatkan THR. Namun jika Anda telah berhenti bekerja lebih dari 30 hari sebelum hari raya dengan masa bekerja lebih dari 12 bulan, Anda tidak lagi berhak mendapatkan THR.

Cara hitung THR di atas bersifat mutlak, artinya berlaku penuh di Indonesia sebagai salah satu upaya perlindungan karyawan dan tidak ada tawar menawar lagi. Untuk itu, sebagai karyawan atau pekerja, pastikan Anda telah mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku yah!